Kabupaten Tangerang, POSINTERNASIONAL.COM
Debat Kedua Pilbup Tangerang 2024, yang diselenggarakan pada Minggu, 10 November 2024, semakin memanas.
Para kandidat saling melontarkan pertanyaan untuk mengorek program-program dan gagasan lawannya untuk Kabupaten Tangerang lima tahun ke depan.
Dalam sesi debat, Calon Wakil Bupati Tangerang nomor urut 02, Intan Nurul Hikmah menyinggung terkait kesetaraan gender, tepatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Tangerang.
“Saat ini berdasarkan data Bappeda pada 2023, bahwa Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang sudah mencapai 91,67%.
Komitmen apa yang saudara berikan untuk menjamin bahwa kaum perempuan di Kabupaten Tangerang bisa berkontribusi lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan,” tanya Intan kepada paslon nomor urut 03.
Menjawab pertanyaan Intan, paslon nomor urut 03 menyebut jumlah pegawai perempuan di Kabupaten Tangerang memang sudah 60%, namun tidak menempati posisi-posisi pimpinan.
Menanggapi itu, Calon Bupati Tangerang nomor urut 02 Maesyal Rasyid mengatakan, sebetulnya sudah banyak kaum perempuan yang sudah menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.
“Jadi, ada lima wanita atau perempuan yang menduduki jabatan eselon II di Pemkab Tangerang,” ujar Maesyal.
Di antaranya ialah inspektur, kemudian kepala dinas olahraga, kepadal dinas perpustakaan, dinas koperasi, serta dinas pemuda dan olahraga.
“Jadi ada lima para kepala dinas yang sudah diduduki oleh wanita, sebelumnya juga sama.
Ada beberapa wanita diberikan kesempatan untuk jabatan kepala dinas yang tentunya ini di wilayah kecamatan juga sudah ada,” pungkas Maesyal.
( trisno ).
Related Posts
KORPRI Kadeudeuh untuk Purna Bhakti ASN 2024.
The event began with a warm and solemn atmosphere through a series of activities.
In addition to the Chairperson of the PWI Tangerang Regency Sri Mulyo, the scene of giving a red rose was seen by dozens.
Kapolri minta pada jajaran polisi agar untuk pemudik tidak ada copet dan perampok di tembak di tempat.
The Head of KIP, Donny Yoesgiantoro, said that monitoring and evaluation were carried out on 363 public bodies from seven categories.
No Responses