Jakarta, posinternasional.com
Pihak DPR dan Menpan RB rapat di Gedung, Senayan Jakarta, jumat bahwa sudah menedekat titik terang tentang pegawai di Pemda, Pemerintah dan Swasta tak usaha dibubarkan honorer, sabtu (23/11).
Karena pegawai Honerer bisa membantu kinerja Pemda, Pemrintah dan swasta.
Yang tahu membutuhkan kepegawai itu ada pada Daerahnya masing-masing.
“Karena Pemda, Pemerintah dan swasta itu ada Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu bayar gaji honerer daerah”, katanya Ahmad Doli Kurnia Tandjung anggota DPR-RI di jakarta usai rapat pada wartawan. .
Menurut Ahmad Doli Kurnia Tandjung, ia berharap pegawai PPPK dan yang sudah di angkat dengan gaji Pusat, maka akan diserahkan daerah masing-masing.
Yang belum di angkat itu nanti di atur oleh Daerahnya masing-masing dengan mengunakan DAU.
Rapat itu telah menentuhkan kerampungan bahwa honerer tak perlu di stop dan tidak berhentikan.
Kata beliau, bahwa Keputusan final DPR RI dan KemenPAN RB bahwa tidak ada penghapusan tenaga honorer karena penyelesaiannya akan rampung pada Desember 2024 ini.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI saat diwawancarai oleh salah satu media televisi swasta.
“Kewenangan daerah ada pada pusat tentang pengelolaan akan di serahkan kembali pada daerahnya masing-masing”, tuturnya Kemenpan RB-RI.
Pusat cuma pengawasan dan minitoring kinerja kepegawaian daerah.
(feri / henry)
Related Posts
Serta diikuti secara daring oleh jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
For the common good, all parties are openly and voluntarily demolishing the construction above the culvert so that the normalization.
Next year’s situation will be slightly different and challenging.
Pemkab Tangerang terus mengupayakan mensejahteraan rakyat yang tak mampu.
Our school, Pancar Budaya Elementary School, has been rebuilt, and the drainage system has also been improved. Now the school building.
No Responses