JAKARTA, POSINTERNADIONAL.COM.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmennya.
Untuk memperkuat penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), melalui pelibatan berbagai pihak terkait secara inklusif.
Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Komisi Nasional (Komnas) HAM di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (07/07/2025).
“Permasalahan pertanahan tidak bisa hanya ditangani Kementerian ATR/BPN sendiri.
Tetapi memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum.
Karena itu, kami sangat terbuka dan menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk bersama-sama menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM,” ujar Wamen Ossy.
( trisno ) .
Related Posts
Serta diikuti secara daring oleh jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
For the common good, all parties are openly and voluntarily demolishing the construction above the culvert so that the normalization.
Next year’s situation will be slightly different and challenging.
Pemkab Tangerang terus mengupayakan mensejahteraan rakyat yang tak mampu.
Prevent Brawls, Police Arrest Youth Carrying Machetes and Corbeks in Karang Tengah.
No Responses