JAKARTA, POSINTERNADIONAL.COM.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmennya.
Untuk memperkuat penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), melalui pelibatan berbagai pihak terkait secara inklusif.
Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Komisi Nasional (Komnas) HAM di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (07/07/2025).
“Permasalahan pertanahan tidak bisa hanya ditangani Kementerian ATR/BPN sendiri.
Tetapi memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum.
Karena itu, kami sangat terbuka dan menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk bersama-sama menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM,” ujar Wamen Ossy.
( trisno ) .
Related Posts
Therefore, she requested that SPPG officers carry out their duties properly and assume full responsibility before delivering and distributing food to children.
PEMKAB TANGERANG GELAR RAPAT KESIAPAN OPERASI PENGAMANAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS ANGKUTAN TAMBANG.
Rising land values have the potential to trigger conflict, especially for waqf land that lacks legal certainty or when the waqf owner has passed
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan rasa syukur atas selesainya fasilitas dan sarana penunjang.
The event was also attended by the Governor of Banten, Andra Soni; the Chairman of the Banten MUI, Bazari Syam.
No Responses