
Jakarta,
Presiden tenrang OTT, kurang pas, karena anaknya masih menjabat walikot, ada kemungkinan mengarah pada keluarga.
Ia, pesimis dan akan berpengaruh pada keturunannya.
Pada hal elok, dan dinas, dengan di berlakukan ott itu data dan barang bukti cukup.
Bahkan masuk unsur pidana, ada barang bukti, dan tidak berpolitik.
Presiden Joko Widodo menyoroti ucapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Jokowi mengenai operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), belum optomal.
Pernyataan Luhut itu dibahas dalam rapat mengenai indeks persepsi korupsi (IPK).
Ucapan itu dinilai mempengaruhi persepsi publik tentang keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. dikutip cnni
“Nanti biar Presiden yang akan menyampaikan apakah itu tepat apa tidak.
Tetapi memang tadi disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya indeks.
seakan-akan pemerintah itu enggak mau OTT,” kata Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/2).
Dalam rapat tersebut, pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemberantasan korupsi.
Mahfud menegaskan pemerintah masih serius memerangi korupsi.
Meski demikian, persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi masih rendah seperti yang tercermin dalam IPK.
Jokowi akan menyampaikan tanggapan resmi mengenai IPK Indonesia beberapa hari ke depan.
“Nanti arahan khusus Presiden itu mungkin dua atau tiga hari ke depan untuk menyikapi ini secara lebih formil, melembaga, dan bernegara,” ucapnya.
henri /posinter
Related Posts
Charlie Candra Sentenced to 4 Years in Prison in Document Forgery Cass
Menteri Nusron dan Wamen Ossy Ikuti Seluruh Rangkaian Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.
I would like to thank the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (BPN), Mr. Nusron Wahid.
Prosecutor Asks Judge to Reject Charlie Chandra’s Defense Counsel’s Plea.
Plea Hearing Postponed, Charlie Chandra’s Legal Counsel Admits He’s Not Ready!!!
No Responses