Jakarta, posinternasional.com
LQ Indonesia Lawfirm sebagai firma Kate Lim mengatakan bahwa investasi bodong yang di kelola oleh Judi online sangat kecil hukumannya.
Seharusnya Hukuman yang menjerat pasal dan demi pasal sekurang-kurangnya 15 tahun, ini di kabulkan oleh Hakim 10 tahun.
“Untuk hukuman Indra Kenz raja judi online itu sangat kecil, pihak hukum, harus di tinjau ulang kasusnya”, katanya.
Menurut Kate Lim, terdepan dalam penanganan kasus Investasi Bodong mengeluarkan opini hukumnya dalam tuntutan Jaksa dalam Kasus Binomo Indra Kenz.
“Tuntutan Jaksa terhadap Indra Kenz yang hanya 10 tahun penjara menimbulkan tandatanya besar, padahal korban masyarakat banyak.
Bahkan Majelis hakim juga berpendapat tuntutan terlalu rendah sehingga vonis hakim 10 tahun penjara, jauh diatas tuntutan 6 tahun Jaksa.
“Kami menilai ada kejanggalan dalam rendahnya tuntutan jaksa dalam kasus Indra Kenz, apakah Jaksa tidak perduli korban masyarakat ataukah ada masuk angin sehingga tuntutan rendah”, katanya
Sayangnya, LQ tidak ada kuasa dalam penanganan kasus Indra Kenz sehingga LQ tidak berwenang mendampingi.” Ujar Kate Lim anak pendiri dan ketua LQ Indonesia Lawfirm.
Kate Lim juga menyoroti kegagalan kejaksaan dalam kasus Donny Salamanan dimana tuntutan Jaksa justru sangat tinggi 13 tahun penjara dan jaksa meminta aset sitaan diberikan kepada korban.
Namun justru vonis hakim hanya 4 tahun penjara dan aset sitaan dikembalikan ke Terdakwa.
“Kejaksaan dalam kasus Donny Salamanan GAGAL dalam membuktikan dakwaan TPPU dan menegakkan nilai keadilan bagi masyarakat.
Para korban sangat kecewa. Sekali lagi dalam kasus Donny Salamanan, LQ Indonesia Lawfirm juga tidak ada kuasa pendampingan.”
Kate menegaskan pentingnya pendampingan Lawfirm atau advokat yang berintegritas, vokal dan tidak maen dua kaki seperti LQ Indonesia Lawfirm.
“Terbukti dalam kasus yang di dampingi oleh LQ Indonesia Lawfirm seperti Fahrenheit, aset dikembalikan ke para korban.
Kasus Indosurya, Tersangka Henry Surya yang sempet lepas, berhasil di tangkap kembali dan disidangkan di pengadilan berkat pengawalan Advokat LQ Indonesia Lawfirm.
Kasus Asuransi gagal bayar, hanya klien LQ Indonesia Lawfirm dapat aset settlement. Juga dalam kasus investasi gagal bayar lainnya dapat ganti rugi tanah di Bekasi.
Korban yang ragu dan tidak mengunakan jasa lawyer justru tidak dapat apa-apa.”
LQ Indonesia Lawfirm juga menyayangkan lemahnya perlindungan konsumen oleh pemerintahan.
Lembaga negara seperti OJK, LPSK dan BPSK namun tindakan mereka dalam melindungi konsumen sangat minim.
“Pemerintah tidak pernah proactive memberikan perlindungan kepada konsumen yang dirugikan. Juga tidak pernah ada edukasi agar konsumen terhindar dari penipuan oknum.
Korban Investasi bodong selalu berjatuhan, dengan iming-iming bunga tinggi. Seharusnya pemerintah proaktif dan tutup perusahaan yang menawarkan produk investasi yang tidak jelas.
OJK punya penyidik tapi dalam kasus gagal bayar perusahaan keuangan, usaha mereka sangat minim. Hampir tidak ada penindakan, layaknya macan Ompong.” Ujar Kate Lim.
“Oleh karena itu, dihimbau agar masyarakat proaktif bertanya dan berkonsultasi dengan lawyer LQ sebelum berinvestasi dan apabila ada masalah hukum agar bisa dibantu pendampingan untuk memulihkan kerugian konsumen.
LQ Indonesia Lawfirm adalah expert dalam bidang keuangan, hukum pidana dan perlindungan konsumen.” ucap Kate Lim.
LQ Indonesia Lawfirm terkenal vokal, berani dan sudah memiliki 4 cabang di Indonesia, Tangerang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Surabaya dengan kurang lebih 50 rekanan advokat yang siap melayani masyarakat.
Able / posinter
Related Posts
The event began with a warm and solemn atmosphere through a series of activities.
In addition to the Chairperson of the PWI Tangerang Regency Sri Mulyo, the scene of giving a red rose was seen by dozens.
An innovative digital application designed to support the program to accelerate the reduction of stunting and eliminate extreme poverty in Tangerang Regency.
Of the 415 regencies, there are already around 412 Regency RTRWs, and of the 93 cities, there are already 91 City RTRWs.
Fourth, must be based on risk management, you must think ahead, the risk of conflict, the risk of overlap exists or not
No Responses