Jakarta, posinternasional.com
Mengunakan gelar profesi tidak sesuai dengan Sisdiknas, ada ancaman pidana 5 tahun penjara, senin (01/05).
Heboh pengacara belum lulus sarjana sudah praktek, setelah Natalia Rusli di congkel oleh LQ Indonesia kini giliran pengacara juristo SH yang menjadi bulan bulanan LQ Indonesia.
Sebelumnya Juristo SH mengaku sebagai advokat dan kuasa hukum Raja Sapta Oktohari berbicara di Uya Kuya dan memfitnah Alvin Lim.
Satu demi satu kebohongan mulai terkuak. Natalia Rusli sebelumnya juga pengacara Raja Saptohari, setelah Natalia Rusli di tangkap polisi Juristo masuk sebagai pengacara RSO dalam kasus Ponzi.
LQ Indonesia Lawfirm memperoleh keterangan dari Dikti bahwa Juristo ternyata belum lulus Sarjana Hukum dan dengan mengunakan gelar akademik SH maka diduga melanggar UU Sisdiknas.
“Juristo dengan sengaja menulis kata SH dalam surat yang ditujukan ke LQ Indonesia Lawfirm untuk mengunakan gelar tersebut seolah yang bersangkutan adalah Ahli hukum dan Advokat.
Padahal Nyatanya dari keterangan PD Dikti belum lulus dari STIH Gunung Jati.” Ucap Advokat Bambang Hartono, SH, MH selaki Kadiv Humas LQ Indonesia Lawfirm
Lalu bukan hanya mengunakan gelar SH dalam surat dan di dalam copy Laporan Polisi Juristo mengaku sebagai Advokat, setelah ditelusuri ke Ferari, dengan jelas Juristo dinyatakan bukan sebagai Advokat oleh Ferrari.
“Mengunakan gelar profesi tidak sesuai dengan Sisdiknas, ada ancaman pidana 5 tahun penjara.
LQ Indonesia Lawfirm layangkan somasi pertama ke Juristo. Dalam waktu dekat setelah somasi kedua, maka LQ akan mendaftarkan Laporan Polisi dengan ancaman penjara 5 tahun.
Ini kami lakukan sebagai efek jera dan komitmen LQ untuk memberantas setiap oknum yang menganggu penegakan hukum di Indonesia.”
Sebelumnya, kuasa Hukum Raja Sapta Oktohari yaitu Natalia Rusli juga diketahui sebagai advokat bodong dan sedang ditahan di Rutan Pondok Bambu atas dugaan penipuan dan penggelapan.
Dimana ternyata Natalia Rusli belum jadi advokat ketika menerima kuasa dan pembayaran, serta ijazah nya tidak terdaftar Dikti pula.
“Kali ini ternyata kuasa hukum Raja Sapta Oktohari lainnya yaitu Juristo ternyata belum lulus Sarjana Hukum dan masih menempuh pendidikan di STIH Gunung Jati.
Namun dengan sengaja, Juristo bersama Hanafi Tanawijaya selaku Wakil Ketua STIH Gunung Jati berusaha menyesatkan masyarakat dengan bersama-sama mendirikan Firma Hukum Presisi One yang isinya orang yang belum lulus SH.
Saya pertanyakan Integritas Pimpinan STIH Gunung Jati apakah memang orang yang belum lulus diperbolehkan mengunakan gelar SH?
Adakah ijin atau perintah dari STIH, karena bisa terjerat pasal 55 KUH Pidana yaitu ikut serta?” Ucap Advokat Bambang Hartono, SH, MH
LQ Indonesia Lawfirm mengingatkan agar STIH Gunung Jati selalu menjaga Integritas dan membuang oknum pemimpin yang bertujuan merusak institusi dengan cara melawan hukum.
“Integritas STIH Gunung Jati harus di pertahankan, ketua LQ sangat concern dengan cara-cara melawan UU Sisdiknas yang di lakukan oleh mahasiswa di STIH Gunung Jati
Dan sebaiknya mahasiswa yang melanggar Aturan dan UU segera di keluarkan saja agar tidak merusak nama STIH Gunung Jati.” Tegas Advokat Bambang Hartono, SH, MH
LQ Indonesia Lawfirm menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban Lawyer atau pengacara Bodong bisa segera menghubungi Hotline LQ di 0817-489-0999 untuk konsultasi Gratis.
Maraknya Advokat Bodong atau makelar kasus nantinya bukan memberikan bantuan melainkan malah makin menjerumuskan masyarakat.
arfaiz / posinter
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Related Posts
The event began with a warm and solemn atmosphere through a series of activities.
In addition to the Chairperson of the PWI Tangerang Regency Sri Mulyo, the scene of giving a red rose was seen by dozens.
An innovative digital application designed to support the program to accelerate the reduction of stunting and eliminate extreme poverty in Tangerang Regency.
Of the 415 regencies, there are already around 412 Regency RTRWs, and of the 93 cities, there are already 91 City RTRWs.
Fourth, must be based on risk management, you must think ahead, the risk of conflict, the risk of overlap exists or not
No Responses