Jakarta, posinternasional.com
Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah mengatakan bahwa ia berharap pada tender yang mendapatkan pemenang tender agar benar-benar terapkan rama lingkungan.
Untuk realisasikan PTTSa harus bulan April 2023 ini sudah di mulai pembangunannya.
“Jangan sampai di tunda-tunda pembangunannya”, katanya.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta agar pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) di Cakung, Jakarta Timur, tidak tertunda lagi.
“17 Agustus 2023 kalau bisa sudah ‘groundbreaking’ (peletakan batu pertama). Jangan molor lagi,” kata Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo dan pelaksana proyek tersebut, yakni PT Wijaya Karya dan PT Indoplas Karya Energi di Jakarta, Rabu.
Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar realisasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) melalui pembangunan FPSA di Jakarta dapat segera terwujud.
Dengan begitu, Jakarta memiliki infrastruktur yang tidak hanya bisa menyelesaikan persoalan sampah. dikutip antara.com
Namun juga menjadi lompatan untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi sesuai perjanjian Paris (Paris Agreement).
“Presiden dalam setiap rapat terbatas selalu menanyakan perkembangan PLTSa ini. Kenapa sulit banget diwujudkan?,” Moeldoko.
henri / posinter
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Related Posts
In addition, the Tangerang Regency Government has also transferred direct aid to three disaster-affected areas in Sumatra, totaling IDR 1.2 billion.
This is to strengthen faith, increase social awareness, and make the turn of the year a moment for self-reflection and self-improvement.
It is also hoped that its presence will strengthen the referral system and bring health services closer to the community.
The need for this change is also based on Law Number 59 of 2024 concerning the 2024-2045 National Long-Term Development Plan (RPJPN), which ensures that spatial planning.
The Regional People’s Representative Council (DPRD) Chairperson and other members of the Regional Leadership Communication Forum.
No Responses