Bulukumba, posinternasional.com
Untuk menjaga keamanan dan keselamatan pada perantau ke luar negeri tetangga, agar melengkapi surat-surat yang harus legal.
Para perantau yang keluar negeri agar melengkapi surat legal, jangan mudah tergoda dengan murah biaya.
Jangan pula mau di ajak dan rayuan maut para calo-calo nakal untuk mencari keuntungan sepihak, yang rugi pribadi dan negara.
Kenapa tidak rugi diri sendiri, apabila tidak di perlakuan adil dan bijak sana.
“Jika masuk melalui resmi dan legas, berarti kita sudah bayar pajak pada negara”, katanya Samsul Muarif, SH, MH.
Menurut Samsul Muarif, bagi yang kelaur negeri gunakanlah paspor dan sesuai prosedur pemerintah dengan sah.
Menurut informasi, bahwa Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP3MI ) Sulawesi Selatan Lakukan Pemulangan Pekerja Non Prosedural asal Bulukumba 01/09/2023
Iwan Salassa Ketua Relawan Kawan PMI Sulawesi Selatan dalam konferensi Press terkait pemulangan Risal Tenaga Kerja non prosedural ( Illegal ) berasal dari Kabupaten Bulukumba
Iwan Salassa saat konferensi pers disalah satu Warkop menyampaikan bahwa ” Saya ditelpon oleh BP3 MI Provinsi Sulawesi Selatan pada pukul 14.31 Wita.
Agar Kawan PMI Bulukumba bisa memfasilitasi ke kepulangan saudara Risal dari Malaysia ke Bulukumba.
“Sekedar informasi Kata Iwan Salassa bahwa setahun yang lalu saudara Risal ini pernah ditahan di Malaysia, tentu soal-soal imigrasi, pangkal dari kesemuanya itu adalah pemberangkatan unprosedural ( TKI Pendatang Haram ),” katanya Iwan Salassa
Hal ini menjadi cerita yang berulang sepanjang tahun 2023 bahkan tahun 2022 ada deportasi pekerja imigran yang berangkat ke Malaysia
Menurut Iwan Salassa, bahwa olehnya itu, kita berharap ini menjadi pengalaman berharga.
Terutama calon-calon pekerja imigran yang ada di Bulukumba termasuk Sulawesi Selatan untuk mengkonstruksi pikirannya agar kemudian tidak lagi berangkat secara Illegal ( non Prosedural ).
“Karena biasa ada resiko yakni resiko pelecehan seksual, keamanan dan kesehatan dan sebagainya, ungkap Bung Iwan Salassa
Lebih Lanjut Kawan PMI berharap kepada Pemerintah kabupaten Bulukumba yang terkhusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Dapat melakukan sosialisasi secara massif dalam rangka pencegahan keberangkatan TKI keluar negeri secara non prosedural.
Bung Iwan Salassa yang di dampingi oleh Sekertarisnya Andi Baso Gusti yang biasa disapa ABG mengulangi harapannya.
“Agar Pemerintah lebih pro-aktif secara massif untuk mensosialisasikan pencegahan dan resiko pemberangkatan TKI keluar Negeri non Prosedural,” paparnya
Ditempat yang sama Iwan Salassa Ketua DPD Kawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) yang didampingi Andi Baso Gusti Sekertaris Kawan PMI menghimbau, untuk melakukan pendekatan dan koordinasi kepada pihak pemerintah.
Agar kedepannya di buatkan semacam rencana strategis ( Renstra ) secara legal bagi pekerja-pekerja yang akan di berangkatkan ke Luar Negeri.
Dan Insya Allah Saudara Risal bin Mansur akan kami bawa pulang ke Desa Paccarammengan dengan selamat dan di Terima oleh Kepala Desa
Sebelum pemberangkatan pulang Risal Bin Mansur dengan usia 30 tahun mengungkapkan dihadapan pewarta dengan rasa haru dan bangga.
Serta tidak menyangka bahwa dirinya sangat di perhatikan bahkan diantar pulang ke kampung halamannya di Desa Paccarammengang Kecamatan Ujungloe oleh Kawan PMI Bulukumba.
“Akan kusampaikan kepada keluargaku dan kerabatku semua bahwa kalau mauki keluar negeri bekerja kita hubungi Kawan PMI yang ada di Bulukumba ( intonasi konjo dialeg Malaysia ),” kata Risal
Selain itu perlu kawan-kawan ketahui bahwa Sulawesi Selatan urutan ke 2 tertinggi produk pengirim pekerja secara illegal keluar negeri diluar Nusa Tenggara Timur.
Pewarta : Halid / piter siagian red tigaraksa / posinter
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Related Posts
Kapolri minta pada jajaran polisi agar untuk pemudik tidak ada copet dan perampok di tembak di tempat.
The Head of KIP, Donny Yoesgiantoro, said that monitoring and evaluation were carried out on 363 public bodies from seven categories.
Starting from the location, what the map looks like, so Friends can see whether it is suitable or not.
Sudaryanto also hopes that PTSL in 2025 can be completed in the middle of the year.
In addition to being careful, before land acquisition, coordination and communication with APH must be carried out.
No Responses