Jakarta, posinternasional.com
Pihak DPR dan Menpan RB rapat di Gedung, Senayan Jakarta, jumat bahwa sudah menedekat titik terang tentang pegawai di Pemda, Pemerintah dan Swasta tak usaha dibubarkan honorer, sabtu (23/11).
Karena pegawai Honerer bisa membantu kinerja Pemda, Pemrintah dan swasta.
Yang tahu membutuhkan kepegawai itu ada pada Daerahnya masing-masing.
“Karena Pemda, Pemerintah dan swasta itu ada Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu bayar gaji honerer daerah”, katanya Ahmad Doli Kurnia Tandjung anggota DPR-RI di jakarta usai rapat pada wartawan. .
Menurut Ahmad Doli Kurnia Tandjung, ia berharap pegawai PPPK dan yang sudah di angkat dengan gaji Pusat, maka akan diserahkan daerah masing-masing.
Yang belum di angkat itu nanti di atur oleh Daerahnya masing-masing dengan mengunakan DAU.
Rapat itu telah menentuhkan kerampungan bahwa honerer tak perlu di stop dan tidak berhentikan.
Kata beliau, bahwa Keputusan final DPR RI dan KemenPAN RB bahwa tidak ada penghapusan tenaga honorer karena penyelesaiannya akan rampung pada Desember 2024 ini.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI saat diwawancarai oleh salah satu media televisi swasta.
“Kewenangan daerah ada pada pusat tentang pengelolaan akan di serahkan kembali pada daerahnya masing-masing”, tuturnya Kemenpan RB-RI.
Pusat cuma pengawasan dan minitoring kinerja kepegawaian daerah.
(feri / henry)
Related Posts
KORPRI Kadeudeuh untuk Purna Bhakti ASN 2024.
The event began with a warm and solemn atmosphere through a series of activities.
In addition to the Chairperson of the PWI Tangerang Regency Sri Mulyo, the scene of giving a red rose was seen by dozens.
Kapolri minta pada jajaran polisi agar untuk pemudik tidak ada copet dan perampok di tembak di tempat.
The Head of KIP, Donny Yoesgiantoro, said that monitoring and evaluation were carried out on 363 public bodies from seven categories.
No Responses