
Bekasi, posinternasional.com
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga berharap para anggota DPR-RI agar pemanggilan harus ada indikasi, jika tidak ini akan membahayakan internal, sabtu (25/03).
Sebelum ada pemanggilan pihaknya anggota DPR-RI harus ada WBS, sehingga buat hering di DPR-RI.
“Jika terdapat Bea Cukai ada indikasi lalu serahkan pada aparat penegak hukum”, katanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi menuding pemanggilan yang dilakukan oleh Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Kementerian Keuangan RI
Terhadap insan bea cukai milenial telah mencederai semangat sistem pengaduan pelanggaran atau whistle blower system.
“Pemanggilan itu tidak sesuai dengan semangat WBS (Whistle Blower System) yang telah dijalin dengan KPK.
Jika dilakukan untuk menyalahkan insan bea cukai milenial,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Sabtu petang.
Pihaknya berharap tindakan Unit Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan tersebut bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran atas apa yang sebelumnya disampaikan oleh insan yang menamakan diri bea cukai milenial itu.
Dirinya meminta unit kepatuhan internal memahami substansi keberadaannya selaku pihak yang bertugas memastikan kepatuhan pada norma dan kebenaran.
Karena itu KPK berharap unit kepatuhan memanggil dalam rangka mendalami kebenaran dan bukan sebaliknya, dikutip antara.com.
untuk membungkam atau bahkan menghukum mereka yang menyampaikan apapun dugaan penyimpangan yang terjadi di internal Bea Cukai.
“Sekali lagi mari kita jadikan momentum ini untuk memperbaiki bukan malah berjalan mundur menutup penyimpangan.
Setiap kebenaran yang diungkapkan harus ditindaklanjuti dengan semangat untuk menyelesaikan dan memperbaiki,” katanya.
Ghufron mengaku mendapatkan informasi perihal oknum milenial bea cukai yang membuat surat terbuka hingga menghebohkan warganet lantaran memuat informasi kebobrokan pihak pejabat bea cukai daerah.
henri / posinter
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Related Posts

He added that the Tangerang Regency Government, through relevant agencies, will immediately coordinate across sectors.

In her remarks, Deputy Regent Intan emphasized that Raudhatul Athfal (RA) teachers hold a very noble and strategic position.

This also marks the conclusion of the entire handover process for the pipeline network assets between Tangerang.

As an institution that can help the community, assist the local government as an extension of the local government.

This was stated by Deputy Regent Intan while attending the bimonthly religious study group of Fatayat PAR Nahdlatul Ulama Pakulonan Barat.

No Responses