Bekasi, posinternasional.com
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga berharap para anggota DPR-RI agar pemanggilan harus ada indikasi, jika tidak ini akan membahayakan internal, sabtu (25/03).
Sebelum ada pemanggilan pihaknya anggota DPR-RI harus ada WBS, sehingga buat hering di DPR-RI.
“Jika terdapat Bea Cukai ada indikasi lalu serahkan pada aparat penegak hukum”, katanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi menuding pemanggilan yang dilakukan oleh Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Kementerian Keuangan RI
Terhadap insan bea cukai milenial telah mencederai semangat sistem pengaduan pelanggaran atau whistle blower system.
“Pemanggilan itu tidak sesuai dengan semangat WBS (Whistle Blower System) yang telah dijalin dengan KPK.
Jika dilakukan untuk menyalahkan insan bea cukai milenial,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Sabtu petang.
Pihaknya berharap tindakan Unit Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan tersebut bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran atas apa yang sebelumnya disampaikan oleh insan yang menamakan diri bea cukai milenial itu.
Dirinya meminta unit kepatuhan internal memahami substansi keberadaannya selaku pihak yang bertugas memastikan kepatuhan pada norma dan kebenaran.
Karena itu KPK berharap unit kepatuhan memanggil dalam rangka mendalami kebenaran dan bukan sebaliknya, dikutip antara.com.
untuk membungkam atau bahkan menghukum mereka yang menyampaikan apapun dugaan penyimpangan yang terjadi di internal Bea Cukai.
“Sekali lagi mari kita jadikan momentum ini untuk memperbaiki bukan malah berjalan mundur menutup penyimpangan.
Setiap kebenaran yang diungkapkan harus ditindaklanjuti dengan semangat untuk menyelesaikan dan memperbaiki,” katanya.
Ghufron mengaku mendapatkan informasi perihal oknum milenial bea cukai yang membuat surat terbuka hingga menghebohkan warganet lantaran memuat informasi kebobrokan pihak pejabat bea cukai daerah.
henri / posinter
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Related Posts
The event began with a warm and solemn atmosphere through a series of activities.
In addition to the Chairperson of the PWI Tangerang Regency Sri Mulyo, the scene of giving a red rose was seen by dozens.
An innovative digital application designed to support the program to accelerate the reduction of stunting and eliminate extreme poverty in Tangerang Regency.
DPPPA Holds Election of Inspirational Women for Tangerang Regency
Of the 415 regencies, there are already around 412 Regency RTRWs, and of the 93 cities, there are already 91 City RTRWs.
No Responses