Bekasi, posinternasional.com
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga berharap para anggota DPR-RI agar pemanggilan harus ada indikasi, jika tidak ini akan membahayakan internal, sabtu (25/03).
Sebelum ada pemanggilan pihaknya anggota DPR-RI harus ada WBS, sehingga buat hering di DPR-RI.
“Jika terdapat Bea Cukai ada indikasi lalu serahkan pada aparat penegak hukum”, katanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi menuding pemanggilan yang dilakukan oleh Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Kementerian Keuangan RI
Terhadap insan bea cukai milenial telah mencederai semangat sistem pengaduan pelanggaran atau whistle blower system.
“Pemanggilan itu tidak sesuai dengan semangat WBS (Whistle Blower System) yang telah dijalin dengan KPK.
Jika dilakukan untuk menyalahkan insan bea cukai milenial,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Sabtu petang.
Pihaknya berharap tindakan Unit Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan tersebut bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran atas apa yang sebelumnya disampaikan oleh insan yang menamakan diri bea cukai milenial itu.
Dirinya meminta unit kepatuhan internal memahami substansi keberadaannya selaku pihak yang bertugas memastikan kepatuhan pada norma dan kebenaran.
Karena itu KPK berharap unit kepatuhan memanggil dalam rangka mendalami kebenaran dan bukan sebaliknya, dikutip antara.com.
untuk membungkam atau bahkan menghukum mereka yang menyampaikan apapun dugaan penyimpangan yang terjadi di internal Bea Cukai.
“Sekali lagi mari kita jadikan momentum ini untuk memperbaiki bukan malah berjalan mundur menutup penyimpangan.
Setiap kebenaran yang diungkapkan harus ditindaklanjuti dengan semangat untuk menyelesaikan dan memperbaiki,” katanya.
Ghufron mengaku mendapatkan informasi perihal oknum milenial bea cukai yang membuat surat terbuka hingga menghebohkan warganet lantaran memuat informasi kebobrokan pihak pejabat bea cukai daerah.
henri / posinter
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Related Posts
Meanwhile, the Deputy Chairperson of the Darul Falah Mosque Council, Muhamad Afifudin, expressed his gratitude to the Deputy Regent.
Pihaknya berharap dengan dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.
Rising land values have the potential to trigger conflict, especially for waqf land that lacks legal certainty or when the waqf owner has passed
Ananda HS’s BPJS is also active at the Ilanur Clinic, the primary health care facility, and his parents are also registered as recipients.
One way to do this is through MSME outlets at the airport, which have opened access to international markets.
No Responses