Jakarta, posinternasional.com
Pihak KPK merencanakan dan akan menyapaikah bahwa kabinet Prabowo-Gibran tak usah menyampai nama menteri KPK, senin (29/04)
KPK juga akan mencari data tersendiri, ia juga akan pro-aktif dalam pemberantas korupsi di lembaga kementerian RI.
Datanya menteri yang kabibet Prabowo-Gibran juga terperlu di berikan datanya.
“Jika menterinya ada dugaan barulah pihaknya berikan data pada KPK”, ujarnya Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan.
Menurut informadi, bahwa berpendapat bahwa calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tidak perlu mengajukan calon menteri ke KPK.
Sebagai informasi, pada 2014, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla mengajukan sejumlah calon menteri ke KPK untuk diperiksa rekam jejaknya terkait korupsi, dikutip Kompas.com
“Jika itu sudah di sahkan oleh Prabowo-Gibran baru pihak KPK terima salinan SKnya”, katanya.
Henry / posinter
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Related Posts
This was conveyed by Maesyal Rasyid during a dialogue campaign, in Babakan Village, Bojong Nangka Village, Kelapa Dua District.
We will also touch a little on government regulations regarding traditional carbon.
Redistribution program to the former East Timorese community in Oebola Dalam Village, Fatuleu District, Kupang.
Strengthening the capacity of indigenous communities in managing and registering customary land.
A foreign national (WNA) from Portugal who was a witness in a cocaine drug case at a trial at the Tangerang District Court (PN), Banten.
No Responses